BGN Resmikan 480 Dapur SPPG di Wilayah Indonesia Timur, Sasar Daerah 3T

BERITAWARGA_MAMUJU,- Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Peresmian dilakukan Kepala BGN Sudaryono dari salah satu dapur SPPG di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dan diikuti ratusan dapur SPPG lainnya secara daring, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Dalam sambutannya, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kehadiran dapur SPPG di wilayah Indonesia Timur, khususnya daerah 3T, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menekan angka stunting yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, terutama daerah dengan akses pelayanan yang terbatas.

Sudaryono juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap proses pengolahan dan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia meminta seluruh pengelola dapur memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta kandungan gizi sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

“Semua dapur harus menerapkan SOP, mulai dari kebersihan hingga penyajian. Kita ingin memastikan makanan yang diterima masyarakat sehat, steril, dan bergizi,” kata Sudaryono.

Selain itu, Sudaryono menegaskan bahwa peresmian 480 dapur SPPG tersebut merupakan inisiatif BGN pusat dan tidak melibatkan percaloan.

Ia meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan adanya pungutan atau praktik jual beli titik dapur dalam proses pengurusan SPPG.

“Kalau ada yang meminta uang atau menjual titik dapur, laporkan. Tidak ada calo dalam program ini,” tegasnya.

BGN juga tengah menyiapkan aturan baru terkait skema insentif bagi mitra pengelola dapur SPPG. Skema tersebut nantinya tidak lagi menggunakan pembayaran tetap sebesar Rp6 juta per bulan kepada mitra.

Sebagai gantinya, insentif akan diberikan berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi, yakni sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi.

Menurut Sudaryono, perubahan skema tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat tetap menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju menyambut baik peresmian dapur SPPG tersebut.
Di Sulawesi Barat, terdapat 36 dapur SPPG yang ikut diresmikan oleh Kepala BGN secara serentak.

Pemkab Mamuju menilai keberadaan SPPG, khususnya di wilayah kepulauan dan pelosok, dapat memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi.

“Pemkab Mamuju sangat mengapresiasi peresmian dapur di wilayah tiga, seperti di daerah kepulauan dan pelosok, karena ini dapat membantu anak-anak dan ibu hamil memperoleh makanan sehat dan bergizi,” ujar Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana.

Dengan bertambahnya dapur SPPG di wilayah 3T, pemerintah berharap distribusi program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak kelompok penerima manfaat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.