Demo Mahasiswa Cipayung Plus Sulbar di DPRD Sempat Ricuh, Coret Tiang Bangunan dengan Tulisan “DPR Mati”

Beritawarga_Mamuju,- Aksi demonstrasi yang digelar ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus Sulawesi Barat di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat pada Selasa (23/6/2026) berlangsung ricuh.

Kericuhan terjadi ketika massa aksi berupaya mendekati gedung DPRD untuk menyampaikan tuntutan, yang memicu aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.

Pengunjuk rasa nekat mencoret tiang bangunan DPRD Sulawesi Barat dengan cat semprot berwarna merah bertuliskan “DPR Mati”. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lembaga dewan yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.

Sempat Terjadi Ketegangan

Berdasarkan pantauan di lokasi, insiden saling dorong terjadi saat mahasiswa berusaha mendekati gedung DPRD untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Aparat kepolisian dan Satpol PP yang melakukan pengamanan berusaha menghalau massa agar tetap berada di area yang telah ditentukan, namun upaya ini memicu ketegangan antara kedua belah pihak.

Situasi semakin memanas saat massa aksi menolak untuk dibubarkan dan memaksa masuk ke halaman gedung DPRD. Aparat kemudian membentuk barikade untuk mencegah massa memasuki area gedung dewan.

Di tengah situasi itu, sekelompok mahasiswa berhasil mendekati tiang bangunan dan melakukan aksi corat-coret sebagai bentuk protes simbolis.

Wakil Ketua DPRD Temui Massa, Mahasiswa Minta Ketua DPRD Turun

Di tengah ketegangan, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, bersama beberapa anggota DPRD lainnya sempat menemui para pengunjuk rasa untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Namun, kehadiran Munandar Wijaya dan sejumlah anggota dewan itu tidak serta-merta meredakan aksi. Para mahasiswa dengan tegas menuntut agar Ketua DPRD Sulawesi Barat keluar dan menemui mereka secara langsung untuk berdialog.

Massa menilai bahwa tuntutan yang disampaikan bersifat mendesak dan membutuhkan respons dari pimpinan tertinggi DPRD.

“Kami tidak cukup hanya ditemui wakil ketua dan anggota. Ini masalah rakyat, masalah masa depan Sulbar. Yang berwenang mengambil kebijakan harus hadir di sini! Kami minta ketua DPRD turun menemui kami!” teriak salah seorang orator di hadapan massa.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apakah Ketua DPRD Sulawesi Barat akhirnya menemui massa aksi atau tidak.

Tuntutan Disampaikan di Tengah Ketegangan

Meski diwarnai insiden saling dorong dan tuntutan menemui pimpinan DPRD, massa aksi tetap menyampaikan sejumlah tuntutan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Sulawesi Barat.

Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di antaranya LMND, HMI, GMNI, PMII, KAMMI, GMKI, dan IMM menyuarakan keresahan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.

“Kami percaya bahwa demokrasi adalah jalan menuju kesejahteraan. Saat ini ada sinyal-sinyal mengkhawatirkan, perluasan kewenangan Polri, ruang gerak TNI yang melebar ke luar fungsi pertahanan, dan sentralisasi kekuasaan yang mengikis otonomi daerah,” tegas Koordinator Aksi, Bung Diky dari GMNI, di hadapan massa aksi.

Soroti Program MBG dan KDKMP

Mahasiswa menyoroti program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai berjalan tanpa transparansi yang memadai. Mereka juga mengkritik program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) yang dianggap menghamburkan anggaran publik tanpa audit yang jelas.

Isu Lokal Sulbar: Tambang LTJ dan Stunting

Selain isu nasional, aksi di Mamuju juga mengangkat sejumlah persoalan lokal yang mendesak. Mahasiswa menolak rencana tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) di Mamuju yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat yang bergantung pada laut dan pertanian.

“Tidak ada konsultasi yang layak dengan masyarakat. Tidak ada jaminan tidak akan ada pengusuran. Izin tambang ini bergerak lebih cepat dari keadilan,” jelas Bung Diky.

Mereka juga menyoroti tingginya angka stunting di Sulawesi Barat yang masih menempati posisi ke-2 tertinggi di Indonesia setelah Papua. Selain itu, lebih dari 35 ribu anak usia sekolah di Sulbar masih berada di luar bangku pendidikan.

“Luka-luka lokal ini sudah lama menganga dan terus dibiarkan. Nelayan masih bergulat dengan harga BBM yang mencukik. Petani masih terjepit di antara biaya produksi tinggi dan harga jual yang tidak menentu,” tambahnya.

Tuntutan Cipayung Plus Sulbar

Tuntutan Nasional:

· Menolak perluasan kewenangan Polri yang mengancam supremasi sipil
· Mengembalikan TNI ke barak dan fungsi pertahanan
· Mengevaluasi total tata kelola MBG
· Mengaudit program KDKMP
· Menurunkan harga BBM dan memulihkan stabilitas rupiah
· Mengesahkan RUU Perampasan Aset
· Menegakkan Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat

Tuntutan untuk Sulawesi Barat:

· Menolak tambang LTJ di Mamuju
· Menolak pembangunan batalion militer di Sulbar
· Memperkuat sektor pertanian dan kelautan
· Menuntaskan penanganan stunting dan anak putus sekolah
· Mengevaluasi UU HKPD yang berimplikasi pada PPPK yang dirumahkan
· Membebaskan tahanan politik di Majene

Mahasiswa Cipayung Plus Sulbar menyatakan akan terus mengawal tuntutan mereka dan memastikan api gerakan akan terus menyertai rakyat. aksi unjuk rasa berlangsung hingga malam hari di gedung DPRD Sulbar.