Sinergi Lintas Sektor Diperkuat, Pokja REDD+ Sulbar Bahas Implementasi RAD REDD+ dan MRV

BERITAWARGA_MAMUJU,– Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pertemuan Rutin Pokja REDD+ di Grand Maleo Hotel, Mamuju, Selasa(4/8).

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antar
pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi REDD+, khususnya melalui
penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) REDD+ dan sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola hutan yang berkelanjutan dan pembangunan rendah emisi di Sulawesi Barat.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Result Based Payment (RBP) REDD+Green Climate Fund (GCF) Output 2 di Provinsi Sulawesi Barat, dengan Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF) berperan sebagai lembaga perantara.

Pertemuan secara resmi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, S.E., M.Si., yang mewakili Ketua Pokja REDD+ Sulawesi Barat. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan implementasi Program RBP REDD+ GCF.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program RBP GCF Output II Tahun 2026, membahas rencana pelaksanaan Measurement, Reporting, and Verification (MRV), serta memperkuat implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) REDD+,”ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa melalui kolaborasi yang solid, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pembangunan rendah emisi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada sesi diskusi panel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, H. Zulkifli Manggazali, S.E., M.Si., menyampaikan materi mengenai peran dan fungsi Pokja REDD+ dalam mendukung implementasi Program Pancadaya Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat.

Menurutnya, Pokja REDD+ memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kelompok Kerja REDD+ bukan hanya berperan dalam upaya penurunan emisi, tetapi juga menjadi instrumen strategis pembangunan daerah. Melalui koordinasi multipihak, penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan ekonomi hijau, dan pemberdayaan masyarakat, Pokja
REDD+ dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan Program Pancadaya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi Sulawesi Barat dalam
menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Dengan sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Sulawesi Barat memiliki peluang besar untuk mewujudkan pembangunan
yang maju, sejahtera, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Selain penyampaian materi, peserta juga mendiskusikan rencana pelaksanaan workshop RAD REDD+ dan MRV sebagai bagian dari tindak lanjut penguatan implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2.

Diskusi ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah koordinatif yang semakin memperkuat pelaksanaan REDD+ di tingkat provinsi serta meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah dan para pemangku kepentingan.

Melalui pertemuan rutin ini, Pokja REDD+ Sulawesi Barat diharapkan semakin solid dalam mengawal implementasi REDD+, memperkuat tata kelola hutan dan bentang alam yang berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target pembangunan rendah emisi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.