Inflasi Sarjana:  Generasi Unggul di Ijazah, Gagap di Kehidupan

Muliadi Saleh — Esais Reflektif dan Arsitek Kesadaran

Di panggung-panggung wisuda, kita menyaksikan parade keberhasilan yang tampak nyaris sempurna. Toga dikenakan dengan khidmat, senyum merekah, dan predikat cumlaude disebut berulang-ulang, seolah menjadi mantra yang menjanjikan masa depan.

Namun di luar gedung itu, dunia tidak selalu memberi karpet merah. Ia seringkali menghadirkan jalan berliku, penuh ketidakpastian—dan di sanalah sebagian dari mereka mulai tersendat.

Kita sedang berada dalam pusaran yang bisa disebut sebagai inflasi nilai. Ketika terlalu banyak “nilai tinggi” beredar, tetapi daya gunanya menurun. Ijazah menjadi melimpah, predikat unggul menjadi umum, tetapi relevansi kompetensi justru dipertanyakan.

Seperti mata uang yang kehilangan daya beli karena dicetak berlebihan, nilai akademik pun kehilangan makna ketika ia tidak lagi merepresentasikan kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata.
Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa.

ia adalah hasil dari sistem pendidikan yang terlalu lama memuja angka, mengukur kecerdasan dengan standar seragam, dan mengabaikan keragaman potensi manusia. Kampus menjadi pabrik legitimasi, tempat di mana keberhasilan didefinisikan oleh IPK, bukan oleh kedalaman berpikir atau ketangguhan menghadapi realitas.

Dalam sistem seperti ini, mahasiswa belajar untuk menjawab soal—bukan untuk memahami persoalan. Akibatnya, lahirlah generasi yang unggul di atas kertas, tetapi canggung ketika harus berhadapan dengan ketidakpastian  kehidupan.

Dunia kerja tidak memberikan soal pilihan ganda, tidak menyediakan kisi-kisi, dan tidak mengenal sistem remedial. Ia menuntut kemampuan mengambil keputusan dalam ketidakpastian, beradaptasi dengan perubahan cepat, dan berkolaborasi dengan manusia lain yang berbeda latar belakang.

Di titik ini, banyak yang merasa kehilangan pijakan Dan di antara mereka, ada para sarjana pendidikan yang dulu diyakinkan bahwa jalan hidupnya terang sebagai “pencetak masa depan bangsa.”

Namun kenyataan berkata lain. Mereka berdiri di ruang kelas sebagai guru honorer, dengan pengabdian yang seringkali lebih besar daripada penghargaan yang diterima. Mereka menggantungkan harapan pada skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), menanti pengakuan negara yang tak kunjung pasti. Tetapi bahkan ketika peluang itu datang, realitas ekonomi kerap terasa getir  Penghasilan yang diterima tidak selalu sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dipikul.

Rasanya miris membandingkan, misalnya dengan gaji karyawan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bervariasi antara Rp2 juta hingga Rp8 juta per bulan, bergantung pada posisi, pengalaman, dan lokasi kerja.

Posisi supervisor/kepala SPPG berkisar Rp4-7 juta, juru masak Rp3-5 juta, sementara tim packing/distribusi sekitar Rp2,1-4,5 juta. Sementara tenaga pendidik honorer/P3K masih ada bergaji 250 atau 500 ribu/bulan.

Pertanyaan pun mengemuka, lirih tapi menggugat di manakah letak kesalahannya?

Apakah pada mereka yang memilih jalan pengabdian, atau pada sistem yang belum sepenuhnya menghargai profesi pendidikan sebagai fondasi bangsa?

Ada ironi yang sulit disangkal. Di satu sisi, kita terus menyerukan pentingnya pendidikan, memuliakan guru dalam pidato-pidato resmi, dan menempatkan mereka sebagai pilar peradaban.

Namun di sisi lain, kita membiarkan sebagian dari mereka hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Bahkan dalam beberapa kasus, pendapatan mereka kalah dibandingkan profesi lain yang tidak melalui proses pendidikan panjang dan spesifik. Di titik ini, inflasi nilai menemukan wajahnya yang paling nyata..Ketika gelar sarjana tidak lagi menjamin martabat ekonomi.

Namun, menyederhanakan persoalan ini hanya sebagai “ketimpangan gaji” juga tidak cukup. Ini adalah soal desain besar: bagaimana negara memetakan kebutuhan tenaga kerja, bagaimana sistem pendidikan menyiapkan lulusan, dan bagaimana pasar kerja menyerap mereka.

Ketika ketiganya tidak selaras, maka yang lahir adalah kelebihan pasokan di satu sisi dan kekurangan kompetensi di sisi lain.
Sarjana pendidikan tidak kekurangan ilmu, tetapi seringkali kekurangan ruang. Mereka tidak kehilangan kemampuan, tetapi kehilangan peluang yang adil. Sementara itu, sistem rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik masih menghadapi tantangan panjan.

Dari birokrasi, keterbatasan anggaran, hingga kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kualitas dan kesejahteraan.
Kita perlu keberanian untuk melihat ini secara jernih. Bahwa inflasi nilai bukan hanya soal kampus yang terlalu mudah memberi predikat tinggi, tetapi juga soal negara dan masyarakat yang belum sepenuhnya membangun ekosistem yang menghargai kompetensi secara proporsional. Maka, redefinisi “unggul” menjadi keniscayaan. Unggul bukan sekadar tentang IPK tinggi, tetapi tentang kemampuan memberi dampak nyata.

Unggul bukan hanya tentang lulus tepat waktu, tetapi tentang kesiapan menghadapi kehidupan yang tidak pernah pasti. Dan bagi para sarjana pendidikan yang tetap memilih menjadi guru, meski dalam keterbatasan—barangkali di situlah letak keunggulan yang sesungguhnya.

Bukan pada angka di ijazah, tetapi pada keberanian untuk tetap mengabdi di tengah ketidakpastian. Mereka mungkin tidak selalu menang dalam hitungan ekonomi, tetapi mereka sedang menanam sesuatu yang jauh lebih panjang usianya yaitu masa depan generasi.

Namun pengabdian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan. Negara harus hadir, bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam kebijakan yang konkret dan adil. Karena jika tidak, kita akan terus memproduksi ironi: generasi yang dididik oleh mereka yang sendiri belum sepenuhnya dimuliakan.

Di akhirnya, inflasi nilai mengajarkan kita satu hal penting: bahwa kualitas manusia tidak boleh direduksi menjadi angka, dan martabat profesi tidak boleh ditentukan oleh seberapa murah ia bisa dibayar.
Sebab jika guru saja harus berjuang untuk hidup layak, maka sesungguhnya kita sedang mempertaruhkan masa depan itu sendiri.
__________
Muliadi Saleh: “Menulis Makna, Membangun Peradaban.”